TEMPO.CO, Jakarta - Undang-undang baru Prancis yang menaikkan usia pensiun diperlukan dan akan mulai berlaku akhir tahun ini, kata Presiden Emmanuel Macron, Rabu, 22 Maret 2023, tidak menunjukkan tanda-tanda mengalah dalam menghadapi meningkatnya protes di seluruh negeri.
"Anda pikir saya menikmati melakukan reformasi (pensiun) ini? Tidak," kata Macron dalam sebuah wawancara yang disiarkan dalam dua stasiun TV terbesar di Prancis. "Tetapi tidak ada seratus jalan untuk menyeimbangkan perhitungan… reformasi ini perlu.”
Protes terhadap RUU – yang menaikkan usia pensiun dua tahun menjadi 64 – telah menarik banyak orang dalam aksi unjuk rasa yang diselenggarakan oleh serikat pekerja sejak Januari.
Sebagian besar damai, tetapi kemarahan meningkat sejak pemerintah mendorong RUU itu melalui parlemen tanpa pemungutan suara pekan lalu. Enam malam terakhir telah menyaksikan demonstrasi sengit di Paris dan di tempat lain dengan membakar tempat sampah dan baku tembak dengan polisi.
Para pemrotes, Rabu, juga memblokade stasiun-stasiun kereta di kota-kota selatan, Nice dan Toulouse.
Gelombang protes terbaru, di samping pemogokan bergilir yang mengganggu depot minyak, transportasi umum dan pengumpulan sampah, merupakan tantangan paling serius terhadap otoritas presiden sejak pemberontakan "Rompi Kuning" empat tahun lalu.
Protes-protes yang berlangsung dapat berdampak pada kunjungan kenegaraan yang telah direncanakan oleh Raja Charles, kata sumber dari Istana Buckingham.
Menolak Kekerasan
Macron mengatakan dia menghormati hak untuk protes damai tetapi "kekerasan ekstrem" tidak dapat diterima. "Kami akan memastikan kehidupan yang senormal mungkin dapat dilanjutkan meskipun beberapa hal yang menghalangi," katanya.
Mengatakan bahwa dia "tidak menyesal", namun presiden tengah itu menambahkan bahwa dia ingin memperbaiki hubungannya yang penuh dengan serikat pekerja dan lebih melibatkan mereka dalam keputusan di masa depan.
